Penyidik Bareskrim Mabes Polri melimpahkan kasus pembajakan akun email
milik Direktur Keuangan PT Bumi Resources, Fuad Helmy, ke Polda Metro
Jaya. Saat ini penyidik Polda Metro Jaya masih menyelidiki kasus
tersebut.
"Sudah dilimpahkan ke Subdit Cyber Crime Direktorat
Reskrimsus tertanggal 12 Oktober 2012," kata Kabid Humas Polda Metro
Jaya Kombes Pol Rikwanto kepada wartawan di Jakarta, Jumat (19/10/2012).
Diketahui,
11 Oktober 2012 lalu berdasarkan laporan resmi bernomor
LP/803/X/2012/Bareskrim, Fuad melaporkan adanya pembajakan akun email
miliknya, fuadh72@yahoo. Pembajakan itu terjadi sekitar akhir Agustus
2012 lalu.
Ini bermula ketika sekitar tanggal 28 Agustus 2012,
ketika pelapor akan mengakses akun email miliknya fuadh72@yahoo.com
melalui laptop, Fuad tidak dapat mengaksesnya karena passwordnya salah.
Kemudian Fuad menggunakan security questuon dan berhasil masuk ke akun
emailnya.
Ia lalu membuka kotak masuk dan terdapat notifikasi
bahwa akun email miliknya telah berganti kata kunci. Saat itu, ketika
masuk ke akun email pelapor melihat ada akun email lain yang bukan
miliknya.
Email miliknya itu mengandung dokumen penting mengenai data perusahaan PT Bumi Resources.
Khawatir
terjadi penyalahguanaan akun email miliknya dan juga isi dari emailnya,
maka Fuad melaporkan Pasal 362 KUHP dan atau 406 KUHP dan atau 30 ayat
(3) jo pasal 46 ayat (3) UU RI No 11 Tahun 2008 tentang ITE mengenai
pencurian atau pengsusakan dan atau dengan sengaja melawan hukum
mengakses komputer dan atau sistem selektronik orang lain dengan cara
apa pun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau
dokumen elektronik dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol
sistem pengamanan.
Saturday, 20 October 2012
Produk Cina Serbu RI Tak Buat Mendag Gentar
Sudah lazim jika Indonesia kebanjiran produk impor, terutama dari China.
Produk impor China akan banyak ditemui ini adalah barang jenis "murah
asal kenyang".
Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengaku tidak mengkhawatirkan masalah ini menjadi bumerang. Indonesia adalah pangsa pasar terbesar dengan pertumbuhan kosumsi domestik terbesar.
"Saya tidak terlalu khawatir jadi bumerang selagi ada upaya yang bisa dilakukan oleh Indonesia untuk menahan laju impor yang membahayakan konsumen," kata Gita di Jakarta Theater Building, Sabtu (20/10/2012).
Berdasarkan data yang diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS), impor pada Mei 2012 mencapai US$ 17,2 miliar. Nilai impor ini bahkan lebih tinggi dibandingkan nilai ekspor pada Mei 2012. Ekspor Mei 2012 justru turun menjadi US$ 16,72 miliar.
Gita menjelaskan, karena krisis ekonomi berkepanjangan yang terjadi di Amerika dan Eropa membuat barang-barang China sulit masuk kesana. "Mereka (Eropa dan Amerika) banyak yang menutup, sehingga mau tidak mau China melempar produknya keluar, salah satunya ke Indonesia," tuturnya.
Negara pemasok barang impor non minyak dan gas bumi terbesar selama Januari- Mei 2012 masih ditempati China dengan nilai US$ 11,89 miliar, dengan pangsa 19,29%. Berikutnya adalah Jepang US$ 9,66 miliar (15,67%) dan Thailand US$ 4,73 miliar.
"Yang dilakukan pemerintah adalah pengendalian terhadap impor bahan baku yang sudah bisa dibuat di dalam negeri. Selain itu kita punya kebijakan safe guards dan anti dumping," ujar Gita.
Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengaku tidak mengkhawatirkan masalah ini menjadi bumerang. Indonesia adalah pangsa pasar terbesar dengan pertumbuhan kosumsi domestik terbesar.
"Saya tidak terlalu khawatir jadi bumerang selagi ada upaya yang bisa dilakukan oleh Indonesia untuk menahan laju impor yang membahayakan konsumen," kata Gita di Jakarta Theater Building, Sabtu (20/10/2012).
Berdasarkan data yang diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS), impor pada Mei 2012 mencapai US$ 17,2 miliar. Nilai impor ini bahkan lebih tinggi dibandingkan nilai ekspor pada Mei 2012. Ekspor Mei 2012 justru turun menjadi US$ 16,72 miliar.
Gita menjelaskan, karena krisis ekonomi berkepanjangan yang terjadi di Amerika dan Eropa membuat barang-barang China sulit masuk kesana. "Mereka (Eropa dan Amerika) banyak yang menutup, sehingga mau tidak mau China melempar produknya keluar, salah satunya ke Indonesia," tuturnya.
Negara pemasok barang impor non minyak dan gas bumi terbesar selama Januari- Mei 2012 masih ditempati China dengan nilai US$ 11,89 miliar, dengan pangsa 19,29%. Berikutnya adalah Jepang US$ 9,66 miliar (15,67%) dan Thailand US$ 4,73 miliar.
"Yang dilakukan pemerintah adalah pengendalian terhadap impor bahan baku yang sudah bisa dibuat di dalam negeri. Selain itu kita punya kebijakan safe guards dan anti dumping," ujar Gita.
Produksi Batu Bara Ditahan Karena Lebih Banyak Merusak Lingkungan
Pemerintah saat ini mencoba menahan laju produksi batu bara, apalagi
saat ini harganya yang terus menurun. Pasalnya batu bara lebih banyak
merusak namun hasil yang didapatkan negara sangat sedikit. Bahkan 50%
Izin pertambangan belum Clear and Clean (CNC), artinya perusahaan tersebut diragukan membayar pajak dan royalti kepada negara.
Seperti dikatakan Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Rudi Rubiandini, pemerintah saat ini sedang 'menahan' laju produksi batubara dengan mensyaratkan perusahaan tersebut harus CNC dan memiliki sertifikat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP).
"Harus CNC dan memiliki IUP OP, karena dengan terpenuhinya dua syarat tersebut bisa dipastikan perusahaan tersebut bayar pajak, bayar royalti dan menjaga lingkungan serta wilayah kerjanya tidak tumpang tindih," ujar Rudi di Jakarta, Sabtu (20/10/2012).
Terbukti kata Rudi, dari 10.000 Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan pemerintah daerah per 2 Oktober, ternyata ada sekitar 5.806 IUP yang tidak CNC.
"Hampir 50% lebih tidak CNC. Artinya menjadi pertanyaan mereka bayar pajak tidak? Bayar royalti tidak? Jaga lingkungan apa tidak? Pastinya tidak karena mereka belum CNC," ujar Rudi.
Apalagi efek eksplorasi dan eksploitas batubara banyak merusaknya dari pada yang dihasilkan, jauh berbeda dengan sektor Migas, sedikit merusak namun hasilnya jauh lebih banyak.
"Eksplorasi daneksploitasi Migas paling besar hanya 2 ha, masukin pipa sedot Migas, tapi hasilnya seperti tahun ini mencapai Rp 278 triliun, sementara di sektor Pertambangan yang eksplorasinya berratus-ratus hektar dan merusak, menggali, menebang pohon namun yang dihasilkan hanya Rp 110 triliun saja," tandasnya.
Seperti dikatakan Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Rudi Rubiandini, pemerintah saat ini sedang 'menahan' laju produksi batubara dengan mensyaratkan perusahaan tersebut harus CNC dan memiliki sertifikat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP).
"Harus CNC dan memiliki IUP OP, karena dengan terpenuhinya dua syarat tersebut bisa dipastikan perusahaan tersebut bayar pajak, bayar royalti dan menjaga lingkungan serta wilayah kerjanya tidak tumpang tindih," ujar Rudi di Jakarta, Sabtu (20/10/2012).
Terbukti kata Rudi, dari 10.000 Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan pemerintah daerah per 2 Oktober, ternyata ada sekitar 5.806 IUP yang tidak CNC.
"Hampir 50% lebih tidak CNC. Artinya menjadi pertanyaan mereka bayar pajak tidak? Bayar royalti tidak? Jaga lingkungan apa tidak? Pastinya tidak karena mereka belum CNC," ujar Rudi.
Apalagi efek eksplorasi dan eksploitas batubara banyak merusaknya dari pada yang dihasilkan, jauh berbeda dengan sektor Migas, sedikit merusak namun hasilnya jauh lebih banyak.
"Eksplorasi daneksploitasi Migas paling besar hanya 2 ha, masukin pipa sedot Migas, tapi hasilnya seperti tahun ini mencapai Rp 278 triliun, sementara di sektor Pertambangan yang eksplorasinya berratus-ratus hektar dan merusak, menggali, menebang pohon namun yang dihasilkan hanya Rp 110 triliun saja," tandasnya.
Thursday, 11 October 2012
Ikutan Tender Migas, Bos Adhi Karya: Semua Kita Bisa
Direktur Utama PT Adhi Karya Tbk (ADHI) Kiswodarmawan menyatakan
kesiapannya menggarap proyek migas. Sebagai BUMN karya, pengalaman Adhi
Karya tidak hanya pada bidang infrastruktur, tapi juga industri yang
berkaitan dengan minyak dan gas.
Kesiapan ini sejalan dengan pertemuan beberapa perusahaan plat merah, termasuk ADHI, dipimpin Menteri BUMN Dahlan Iskan dengan pimpinan BP Migas membahas proyek migas yang bisa dikerjakan oleh BUMN.
"Siap dong," papar Dirut Adhi Karya Kiswodarmawan di Yogyakarta, Kamis (11/10/2012).
Menurutnya, Adhi Karya telah berpengalaman menggarap proyek migas di dalam negeri. "Kita sudah ada refinery. Semua kita bisa," tambahnya.
Dalam mengikuti proyek migas, perseroan mengaku siap. Adhi Karya memiliki opsi pinjaman melalui sindikasi perbankan. "Sudah punya sindikasi," pungkasnya.
Sebelumnya Menteri BUMN mengajak 7 BUMN termasuk Adhi Karya bertemu dengan petinggi BP Migas. Pertemuan itu dilakukan karena selama ini proyek migas yang dikelola BP Migas senilai Rp 200 triliun kebanyakan dikerjakan oleh pihak asing dan menggunakan produk impor.
Kesiapan ini sejalan dengan pertemuan beberapa perusahaan plat merah, termasuk ADHI, dipimpin Menteri BUMN Dahlan Iskan dengan pimpinan BP Migas membahas proyek migas yang bisa dikerjakan oleh BUMN.
"Siap dong," papar Dirut Adhi Karya Kiswodarmawan di Yogyakarta, Kamis (11/10/2012).
Menurutnya, Adhi Karya telah berpengalaman menggarap proyek migas di dalam negeri. "Kita sudah ada refinery. Semua kita bisa," tambahnya.
Dalam mengikuti proyek migas, perseroan mengaku siap. Adhi Karya memiliki opsi pinjaman melalui sindikasi perbankan. "Sudah punya sindikasi," pungkasnya.
Sebelumnya Menteri BUMN mengajak 7 BUMN termasuk Adhi Karya bertemu dengan petinggi BP Migas. Pertemuan itu dilakukan karena selama ini proyek migas yang dikelola BP Migas senilai Rp 200 triliun kebanyakan dikerjakan oleh pihak asing dan menggunakan produk impor.
Garuda: Penerbangan Internasional Tetap Bayar Airport Tax
PT Garuda Indonesia Airlines (Persero) Tbk menegaskan pengintegrasian
tiket penumpang dengan passenger service charge (PSC) atau airport tax
hanya berlaku untuk penerbangan domestik. Penumpang dengan rute
penerbangan internasional mesti membayar airport tax di setiap bandara
di Indonesia.
Garuda yang menjadi maskapai pertama di Indonesia yang menggabungkan sistem tiket dan airport tax ini menyatakan masih ada kendala untuk penggabungan tiket dengan airport tax rute internasional.
Vice President Corporate Communications Garuda, Pujobroto menjelaskan untuk penerbangan internasional, penggabungan tiket masih menunggu aturan resmi dari International Air Transport Association (IATA).
"Sehubungan dengan penerapan airport tax ke dalam tiket, sejauh ini Garuda sudah melaksanakannya. Namun penggabungan tiket ini tidak berlaku untuk penerbangan internasional, hanya domestik saja," kata Pujo, Kamis (11/10/2012).
Pujo menjelaskan lebih jauh, penerbangan rute internasional memang tunduk pada IATA dimana diperlukan kelengkapan dan standar secara global untuk pengintegrasian tiket dan airport tax. Mudahnya, harus menunggu kesiapan dari seluruh maskapai yang 'mangkal' di Indonesia untuk ikut melakukan integrasi tiket ini.
"Internasional itu kan semua airline jadi memang sedang disiapkan mekanisme IATA-nya. Jadi tidak bisa Garuda saja, tetapi harus diikuti oleh maskapai penerbangan lainnya," terang Pujo.
"Diperlukan 2-3 bulan lagi untuk menerapkan pengintegrasian tiket dan airport tax untuk rute internasional," imbuh Pujo.
Lebih jauh Pujo menambahkan, untuk pelaksanaan PSC on Ticket pada penumpang Garuda sendiri, sejauh ini berjalan dengan baik dan lancar. Bahkan belum ditemukan adanya masalah atau komplain dari pengguna jasa penerbangan di bandara-bandara baik yang dikelola oleh AP II maupun AP I.
"Kami telah melakukan pemantauan di bandara-bandara. Sejauh ini, pelaksanaan ketentuan PSC on Ticket berjalan baik dan lancar. Seluruh penumpang domestik penerbangan Garuda yang sudah membayar PSC bersamaan dengan pembayaran ongkos perjalanan (air fare) dalam ticketnya tidak perlu lagi antre untuk membayar PSC di Bandara," katanya.
Namun, Diingatkan Pujo, bagi penumpang Garuda yang membeli tiket sebelum 4 Oktober 2012, penarikan biaya PSC tetap dilakukan secara manual melalui konter check-in Garuda.
Pada kesempatan yang sama Pujo menjelaskan terkait beredarnya pesan singkat (SMS) maupun Blackberry Broadcast Message (BBM) yang menginformasikan bahwa airport tax tetap ditarik meskipun telah memiliki PSC on Ticket. Menurut Pujo, sebagai penumpang Garuda ketika membeli tiket baru diatas 4 Oktober 2012 akan diingatkan untuk tidak perlu lagi membayar airport tax.
"Karena memang sudah dibayar di dalam tiket. Maka tidak usah lagi membayar. Jika memang diminta oleh petugas bandara bisa menghubungi pihak Garuda di bandara," tegas Pujo.
Garuda yang menjadi maskapai pertama di Indonesia yang menggabungkan sistem tiket dan airport tax ini menyatakan masih ada kendala untuk penggabungan tiket dengan airport tax rute internasional.
Vice President Corporate Communications Garuda, Pujobroto menjelaskan untuk penerbangan internasional, penggabungan tiket masih menunggu aturan resmi dari International Air Transport Association (IATA).
"Sehubungan dengan penerapan airport tax ke dalam tiket, sejauh ini Garuda sudah melaksanakannya. Namun penggabungan tiket ini tidak berlaku untuk penerbangan internasional, hanya domestik saja," kata Pujo, Kamis (11/10/2012).
Pujo menjelaskan lebih jauh, penerbangan rute internasional memang tunduk pada IATA dimana diperlukan kelengkapan dan standar secara global untuk pengintegrasian tiket dan airport tax. Mudahnya, harus menunggu kesiapan dari seluruh maskapai yang 'mangkal' di Indonesia untuk ikut melakukan integrasi tiket ini.
"Internasional itu kan semua airline jadi memang sedang disiapkan mekanisme IATA-nya. Jadi tidak bisa Garuda saja, tetapi harus diikuti oleh maskapai penerbangan lainnya," terang Pujo.
"Diperlukan 2-3 bulan lagi untuk menerapkan pengintegrasian tiket dan airport tax untuk rute internasional," imbuh Pujo.
Lebih jauh Pujo menambahkan, untuk pelaksanaan PSC on Ticket pada penumpang Garuda sendiri, sejauh ini berjalan dengan baik dan lancar. Bahkan belum ditemukan adanya masalah atau komplain dari pengguna jasa penerbangan di bandara-bandara baik yang dikelola oleh AP II maupun AP I.
"Kami telah melakukan pemantauan di bandara-bandara. Sejauh ini, pelaksanaan ketentuan PSC on Ticket berjalan baik dan lancar. Seluruh penumpang domestik penerbangan Garuda yang sudah membayar PSC bersamaan dengan pembayaran ongkos perjalanan (air fare) dalam ticketnya tidak perlu lagi antre untuk membayar PSC di Bandara," katanya.
Namun, Diingatkan Pujo, bagi penumpang Garuda yang membeli tiket sebelum 4 Oktober 2012, penarikan biaya PSC tetap dilakukan secara manual melalui konter check-in Garuda.
Pada kesempatan yang sama Pujo menjelaskan terkait beredarnya pesan singkat (SMS) maupun Blackberry Broadcast Message (BBM) yang menginformasikan bahwa airport tax tetap ditarik meskipun telah memiliki PSC on Ticket. Menurut Pujo, sebagai penumpang Garuda ketika membeli tiket baru diatas 4 Oktober 2012 akan diingatkan untuk tidak perlu lagi membayar airport tax.
"Karena memang sudah dibayar di dalam tiket. Maka tidak usah lagi membayar. Jika memang diminta oleh petugas bandara bisa menghubungi pihak Garuda di bandara," tegas Pujo.
Grup Bakrie Meradang, Email dan Teleponnya Dibajak
Kelompok usaha Bakrie melaporkan tindakan pembajakan atau hacking email
dan penyadapan telepon kepada Kepolisian RI. Pembajakan ini diduga
dilakukan sekelompok pihak denga maksud mencuri data perusahaan. Bakrie
pun meradang.
Christopher Fong, Senior Vice President Bakrie Group, menjelaskan, pihaknya telah memperoleh fakta tentang adanya tindakan curang dan secara nyata melawan hukum oleh pihak-pihak tertentu. Atas temuannya ini, Bakrie mengaku terkejut.
Tujuan pencurian data dan informasi ini, menurut Fong, digunakan untuk memenangkan kompetisi secara tidak jujur dan ilegal. Sayangnya Fong tidak menjelaskan kompetisi apa yang dimaksud tersebut.
"Kami memperoleh fakta adanya perbuatan curang yang dilakukan secara melawan hukum oleh pihak-pihak tertentu dengan cara melakukan hacking terhadap email manajemen dalam lingkungan Grup Bakrie untuk mencuri data termasuk melakukan penyadapan telepon," ucap Chris dalam keterangan tertulis, Kamis (11/10/2012).
Tindakan pelaporan ke Kepolisian ini diharapkan dapat ditindaklanjuti. "Dengan mengusut tuntas perbuatan melawan hukum tersebut, menemukan pelakunya dan menghukum pelakunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Grup Bakrie mengharapkan masyarakat bisa mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi," ucapnya.
Christopher Fong, Senior Vice President Bakrie Group, menjelaskan, pihaknya telah memperoleh fakta tentang adanya tindakan curang dan secara nyata melawan hukum oleh pihak-pihak tertentu. Atas temuannya ini, Bakrie mengaku terkejut.
Tujuan pencurian data dan informasi ini, menurut Fong, digunakan untuk memenangkan kompetisi secara tidak jujur dan ilegal. Sayangnya Fong tidak menjelaskan kompetisi apa yang dimaksud tersebut.
"Kami memperoleh fakta adanya perbuatan curang yang dilakukan secara melawan hukum oleh pihak-pihak tertentu dengan cara melakukan hacking terhadap email manajemen dalam lingkungan Grup Bakrie untuk mencuri data termasuk melakukan penyadapan telepon," ucap Chris dalam keterangan tertulis, Kamis (11/10/2012).
Tindakan pelaporan ke Kepolisian ini diharapkan dapat ditindaklanjuti. "Dengan mengusut tuntas perbuatan melawan hukum tersebut, menemukan pelakunya dan menghukum pelakunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Grup Bakrie mengharapkan masyarakat bisa mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi," ucapnya.
Wow, 4 Tiang Utama Jembatan Selat Sunda Setinggi Menara Eiffel
Pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) diperkirakan akan rampung pada
2020. Sebagai gambaran mega proyek tersebut, 4 tiang utama JSS akan
setinggi Menara Eiffel di Paris yang mencapai 325 meter.
Seperti diungkapkan Konsultan Jembatan Selat Sunda, Wiratman Wangsadinata, tingginya tiang-tiang utama JSS nanti akan mencapai 325 meter atau 1.063 kaki.
"Tingginya nanti JSS akan mencapai 325 meter, tingginya seperti tinggi Menara Eiffel di Paris," ungkap Wiratman dalam diskusi panes JSS di Universitas Indonesia, Depok, Kamis (11/10/2012).
Menara Eiffel merupakan sebuah menara besi yang dibangun di Champ de Mars di tepi Sungai Seine di Paris. Bahkan kata Wiratman, jika dibandingkan dengan Menara Monumen Nasional (Monas) di Jakarta tingginya hanya setengahnya saja.
"Apalagi dibandingkan dengan Monas, tinggi monas hanya setengahnya saja dari tinggi tiang Jembatan JSS nanti," ucapnya.
Bahkan jika JSS selesai kapal persiar tertinggi saat ini Oasis Of The Seas yang mencapai 70 meter lebih masih bisa lewat dengan mulus dibawah JSS.
"Tinggi dasar Jembatan JSS dari atas permukaan laut mencapai 80 meter, jadi masih bisa dilewati kapal pesiar terbesar di dunia yakni Oasis Of The Seas yang mencapai 70 meter lebih," tandas Wiratman.
Seperti diungkapkan Konsultan Jembatan Selat Sunda, Wiratman Wangsadinata, tingginya tiang-tiang utama JSS nanti akan mencapai 325 meter atau 1.063 kaki.
"Tingginya nanti JSS akan mencapai 325 meter, tingginya seperti tinggi Menara Eiffel di Paris," ungkap Wiratman dalam diskusi panes JSS di Universitas Indonesia, Depok, Kamis (11/10/2012).
Menara Eiffel merupakan sebuah menara besi yang dibangun di Champ de Mars di tepi Sungai Seine di Paris. Bahkan kata Wiratman, jika dibandingkan dengan Menara Monumen Nasional (Monas) di Jakarta tingginya hanya setengahnya saja.
"Apalagi dibandingkan dengan Monas, tinggi monas hanya setengahnya saja dari tinggi tiang Jembatan JSS nanti," ucapnya.
Bahkan jika JSS selesai kapal persiar tertinggi saat ini Oasis Of The Seas yang mencapai 70 meter lebih masih bisa lewat dengan mulus dibawah JSS.
"Tinggi dasar Jembatan JSS dari atas permukaan laut mencapai 80 meter, jadi masih bisa dilewati kapal pesiar terbesar di dunia yakni Oasis Of The Seas yang mencapai 70 meter lebih," tandas Wiratman.
Subscribe to:
Posts (Atom)